Banjir sebelum dan sesudah Jokowi memimpin

Hujan sepanjang hari yang mengguyur pada hari Minggu (12/1) kemarin plus kiriman air dari hulu di Selatan membuat Jakarta banjir. Saya dan mungkin banyak warga lainnya yang ‘terpaksa’ tidak ngantor, atau setidaknya terlambat tiba di tempat tujuan karena banjir dan dampak kemacetan yang ditimbulkan.

Malahan banyak saudara-saudara kita yang mengalami cobaan lebih besar lagi karena rumahnya turut terendam. Mau tidak mau mereka harus dievakuasi di pengungsian, dengan segala keterbatasannya.

Untungnya situasi ini tidak berkepanjangan. Air segera surut, genangan pun berkurang. Curah hujan juga jauh menurun. Konon setelah dilakukan rekayasa cuaca oleh tim gabungan dari BNPB, BPBD DKI Jakarta dan BPPT.

Meski begitu, tetap saja berita soal banjir Jakarta heboh. Apalagi ketika isu banjir dikait-kaitkan dengan ranah politik. Sulit dipisahkan memang, terutama di tengah ramainya wacana pencapresan Bapak Joko Widodo.

Respon Jokowi sendiri menurut saya masih dalam tahap wajar. Seolah tutup kuping dengan semua hujatan, beliau tetap blusukan memantau langsung kondisi di lapangan.

Lucunya, para fans setia Jokowi yang justru kebakaran jenggot. Seperti biasa, puja puji disanjungkan untuk Sang Gubernur. Di mata mereka, Jokowi adalah sosok penyelamat Jakarta dari ancaman banjir yang lebih besar.

Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah gambar komparasi banjir tahun ini dengan 2013 lalu. Tampak pada gambar tersebut perbandingan yang sangat mencolok. Pada kolom sebelah kiri (17 Januari 2013) terlihat banjir nyaris memenuhi 70% wilayah ibukota. Sedangkan di kolom sebelah kanan (14 Januari 2013), areanya berkurang sangat drastis.

Pertama kali melihat gambar tersebut saya senang. Alhamdulillah kalau memang banjir di Jakarta tahun ini sudah jauh berkurang. Tapi selanjutnya saya pikir-pikir lagi, apa iya berkurangnya sedemikian ekstrim? Sejujurnya saya agak sangsi dengan validitas gambar tersebut.

Keraguan saya tambah menjadi saat melihat gambar serupa yang dipasang di akun facebook “Joko Widodo dan Basuki T Purnama untuk Jakarta Baru”. Dengan berita yang secara substansial sama, tapi gambarnya berbeda.

Walaupun tetap terlihat perbedaan jumlah area terdampak banjir, tapi gambar yang di sebelah kiri tidak seekstrim di gambar yang saya lihat sebelumnya. Sampai titik ini, saya tidak tahu mana gambar yang valid. Satu hal yang juga menggelitik adalah tanggal di kolom sebelah kanan gambar pertama yaitu 14 Januari 2014. Jelas saja titik banjirnya sedikit, lha wong kejadiannya tanggal 13 Januari 2014 kok.

Karena penasaran, penelusuran pun saya lanjutkan. Saya tidak menemukan gambar peta banjir 17 Januari 2013 di situs BNPB maupun BPBD. Saya justru mendapatkan yang versi berbeda, tapi lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Jika mencoba berkhusnudzon bahwa gambar pertama –tepatnya yang menggambarkan banjir 17 Januari 2013—adalah valid dan asli tanpa rekayasa, sebetulnya juga dapat kita temukan kenapa perbedaannya sangat ekstrim dengan gambar sebaran banjir tahun ini. Pendekatan yang digunakan dalam membuat dua peta tersebut sepertinya beda.

Peta sebaran banjir 2013 dibuat dengan menggunakan batas kelurahan. Artinya, jika ada satu titik banjir saja di satu kelurahan, maka seluruh area kelurahan tersebut akan diarsir. Sedangkan pada peta 2014 (saya menggunakan yang versi asli dari BNPB dan BPBD), tertulis di Legenda bahwa “Daerah terdampak banjir berdasarkan batas wilayah RW.

Sangat wajar jika kemudian area arsirannya berkurang drastis. Sebagai ilustrasi, jika satu kelurahan memiliki 10 RW dan 2 di antaranya terdampak banjir, pada peta tahun lalu semua area kelurahan tersebut diarsir sedangkan pada peta terbaru hanya 2/10 saja.

Kesimpulan yang dapat saya tarik adalah ada upaya sistematis untuk mendramatisasi keberhasilan Jokowi dalam penanganan banjir di Jakarta. Siapa pelakunya? Kembali ke judul tulisan, apakah Jokowi bohong?

Berdasarkan penelaahan saya, jelas pelakunya bukan dari internal birokrasi dalam hal ini BPBD atau malah Jokowi sendiri. Boleh jadi ini dilakukan oleh simpatisan beliau yang begitu mengagungkannya, sampai menghalalkan segala cara.

Saya justru terkesan dengan pernyataan Pak Gubernur. “Saya kira problem ini merupakan problem yang sangat komplek, tetapi saya yakin ini bisa ditangani, problemnya jelas tetapi ini butuh waktu, jangan sebulan dua bulan minta rampung. Setahun minta rampung ini perlu waktu,” kata Jokowi seperti dilansir beritajakarta.com.

Mengutip pernyataan tersebut, Jokowi sangat sadar menyelesaikan masalah Jakarta itu tidak mudah. Oleh karenanya dibutuhkan kesabaran semua pihak. Termasuk kesabaran dari partai politik dan kelompok lain yang berkepentingan memanfaatkan Jokowi di ajang pemilu. Biarkan Jokowi selesaikan pekerjaannya di Jakarta. Kelak jika memang berhasil, kita tidak akan ragu lagi mengantarkannya ke kursi RI-1.

Sumber